Berikut dari informasi yang diterima rincian proyek pembangunan di Desa Tampa yang mencurigakan
Tahap 1: Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Sungai Kecil Milik Desa
Proyek rehabilitasi dan peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa atau normalisasi sungai dianggarkan sebesar Rp 148.967.000. Meski proyek ini penting untuk mendukung kegiatan ekonomi warga setempat, terdapat laporan mengenai minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, yang meningkatkan potensi penyelewengan anggaran.
Tahap 2: Pembangunan Poskesdes
Pada tahap kedua, desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 184.350.000 untuk pembangunan gedung Posyandu/Polindes atau Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Namun, yang menjadi perhatian adalah anggaran serupa kembali muncul pada tahap berikutnya, memunculkan pertanyaan mengenai alasan pengulangan alokasi dana untuk proyek yang sama.
Tahap 3: Pengulangan Anggaran Poskesdes
Pada tahap ketiga, kembali dianggarkan proyek yang sama dengan nominal yang lebih besar, yakni Rp 230.853.000. Pengulangan anggaran untuk proyek pembangunan Poskesdes ini menimbulkan kecurigaan, terutama mengenai apakah pembangunan sebelumnya telah dilaksanakan dengan benar, atau justru terjadi penggelembungan anggaran.
Dugaan Tidak Sesuai Spesifikasi pada Pembangunan Gapura Desa
Selain itu, terdapat juga proyek rehabilitasi dan peningkatan monumen, gapura, serta batas desa dengan anggaran Rp 65.984.300. Proyek ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, menambah daftar panjang kecurigaan terhadap potensi korupsi yang terjadi.
Dengan total anggaran ratusan juta rupiah, proyek-proyek pembangunan di Desa Tampa menjadi perhatian publik, terutama karena indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Masyarakat berharap pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum, segera turun tangan untuk menginvestigasi dugaan korupsi ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.
Keberadaan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari kepala desa. Meski di hubungi awak media namun kepala desa tidak menggubris. (Tim/Red)