Informasiterkini.id ||London, UK – Sejumlah Anggota Parlemen Inggris menyampaikan dukungan mereka atas proposal yang diusulkan Pemerintah Kerajaan Maroko dalam menuntaskan persoalan konflik Sahara Barat yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Maroko mengusulkan untuk menerapkan kebijakan Pemerintahan Otonomi Khusus kepada Sahara Barat dalam wilayah kedaulatan Maroko. Proposal Pemerintah Maroko ini dipandang sebagai satu-satunya solusi terbaik dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah sekitar, sekaligus menjaga stabilitas regional Afrika Utara, seluruh Afrika, Timur Tengah, dan dunia secara permanen.
Dukungan Parlemen Inggris tersebut diketahui berdasarkan surat resmi dari Sekretariat Negara Kerajaan Inggris di London yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri negara itu yang ditandatangani oleh 31 anggota Parlemen. Berikut ini isi lengkap surat bertanggal 23 Mei 2024 dimaksud yang diterjemahkan dari surat aslinya yang dikirimkan ke redaksi media di tanah air, Sabtu, 25 Mei 2024.
------
Rt Hon. Lord Cameron of Chipping Norton
Secretary of State, FCDO
King Charles Street
London, UK
SW1
23 Mei 2024
Menteri Luar Negeri yang terhormat,
Dalam konteks hubungan internasional dan stabilitas geopolitik, hanya sedikit wilayah yang memiliki peluang penting untuk memberikan pengaruh positif dan saling menguntungkan seperti Sahara Barat di Maroko. Di tengah gejolak besar yang kita saksikan secara global, kini menjadi semakin penting bagi Inggris untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang stabil dan berpikiran sama untuk meningkatkan stabilitas regional dan keamanan internasional. Maroko merupakan negara terpenting di antara negara-negara mitra ini, dan merupakan sekutu strategis utama di Afrika Utara, dengan nilai-nilai dan perspektif bersama yang penting bagi kedua negara.
Eskalasi yang berbahaya dan dampak bencana dari konflik di Timur Tengah telah meningkatkan penyebaran terorisme dan ekstremisme, memberikan peluang bagi milisi yang bermusuhan untuk memperluas jangkauan ideologis dan pengaruh mereka di luar perbatasan mereka sendiri. Selain itu, meningkatnya ketidakstabilan di Sahel menciptakan kekosongan yang menimbulkan risiko besar menyebarkan ketidakstabilan dan pengaruh buruk, sehingga menimbulkan ancaman fragmentasi lebih lanjut dan indoktrinasi ekstremis.
Wilayah Sahara Barat menawarkan peluang yang menjanjikan bagi kemajuan dan stabilitas; namun hal ini dapat menjadi beresiko jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan pragmatis. Seharusnya tidak ada ruang untuk separatisme atau perpecahan lebih lanjut. Sebaliknya, kita harus memperkuat keterlibatan proaktif Maroko dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Upaya-upaya yang dilakukan negara ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat aliansi yang penting untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan di seluruh Afrika dan Timur Tengah, namun juga sebagai bagian dari arsitektur keamanan global yang mengatasi tantangan seperti radikalisasi, terorisme, dan krisis migrasi.
Selain itu, kawasan Sahara Barat mempunyai potensi untuk meningkatkan peluang energi secara signifikan, mengamankan rantai pasokan, dan memungkinkan akses ke pasar baru. Saat ini, pembangunan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan yang mengesankan di Dakhla, memperlihatkan signifikansi ekonomi dan geopolitik kawasan tersebut. Kemajuan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan berkelanjutan, namun juga menandakan kawasan itu sebagai pusat inovasi dan kerja sama internasional di Afrika. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini, diperlukan dukungan dari lembaga keuangan kita, seperti UKEF dan BII. Pendekatan serupa juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Perancis. Hal ini juga sejalan dengan perjanjian dagang kita dengan Maroko yang mencakup Sahara Barat dan telah disahkan oleh Pengadilan Tinggi tahun lalu.
Beberapa dari kami berkesempatan mengunjungi Maroko, termasuk Sahara Barat, dan mendapatkan wawasan berharga dan membuka mata mengenai potensi dan peluang besar yang ada, baik bagi masyarakat lokal maupun Inggris. Kami telah terlibat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin lokal, perwakilan masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia, untuk mendapatkan perspektif dari berbagai sisi mengenai tantangan dan prospek di kawasan tersebut.
Pengamatan kami, ditambah dengan wawasan dari para sarjana terkemuka seperti Profesor Marc Weller – Ketua Hukum Internasional dan Kajian Konstitusi Internasional Universitas Cambridge – mengenai kerangka hukum internasional, memperkuat keyakinan kami bahwa Inggris harus memberikan dukungan proaktif terhadap Rencana Otonomi Maroko. Dukungan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan komitmen internasional kami, dukungan ini tidak akan mengkompromikan posisi kami di Teritori Seberang Laut Kerjaan Inggris, dan pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perdamaian di wilayah penting itu.
Inisiatif Otonomi Khusus yang diusulkan oleh Maroko untuk Sahara Barat, diimbangi dengan penghormatan terhadap tradisi lokal dan aspirasi demokrasi, menawarkan jalan yang memungkinkan menuju perdamaian dan stabilitas abadi. Dengan dukungan luas dari sekutu Barat kita dan lebih dari 80 negara di seluruh dunia, inisiatif ini dipandang sebagai jalan paling praktis dan pragmatis menuju stabilitas, dan menekankan bahwa inilah saatnya untuk bergerak secara cepat dan tepat.
Dukungan atas rencana tersebut, yang pada akhirnya merupakan satu-satunya solusi realistis, menggarisbawahi komitmen global untuk menyelesaikan masalah ini. Dukungan kolektif yang diberikan menandakan kesiapan di antara mitra internasional untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional, sehingga memperkuat peran penting Inisiatif Otonomi Khusus dalam memajukan upaya perdamaian regional.
Saat ini, kita mempunyai kesempatan untuk mengadopsi pendekatan yang realistis dan pragmatis. Penting bagi para pemimpin kita untuk menyadari bahwa mengikuti contoh yang dilakukan oleh sejumlah sekutu utama kita adalah tindakan yang tepat. Bersikap netral atau mengupayakan penyelesaian alternatif hanya akan melanggengkan status quo yang berbahaya dan membahayakan keamanan kawasan.
Dialog strategis Inggris-Maroko mendatang akan memberikan kesempatan unik bagi Inggris untuk mendefinisikan kembali peran dan pengaruhnya di kawasan. Maroko layak mendapatkan dukungan penuh dan tegas dari kami; ini adalah tanggung jawab kita, dan keamanan kawasan sangat menuntut hal tersebut.
Salam hormat,
1. The Rt. Hon Sir Liam Fox MP
2. Lord Udny-Lister
3. Daniel Kawczynski MP
4. Lord Hannan
5. Mark Garnier MP
6. Heather Wheeler MP
7. Rehman Christi MP
8. The Rt. Hon Sir Brandon Lewis MP
9. Anthony Mangnall MP
10. Lord Arbuthnot
11. Royston Smith MP
12. Baroness Neville-Jones
13. Lord Maude
14. Lord Polak
15. Lord Mendelsohn
16. Lord Bellingham
17. Flick Drummond MP
18. Paul Scully MP
19. Lord Mott
20. Lord Goddard
21. Lord Kilclooney
22. Gary Sambrook MP
23. Kevin Foster MP
24. Lord Mann
25. Lord Pickles
26. Lord Brennan
27. Baroness Finn
28. Lord Elliot
29. Lord Swire
30. Baroness Uddin
31. Fabian Hamilton MP
-------
Untuk pengetahuan bersama, konflik di wilayah yang dulunya dikenal sebagai Sahara Spanyol ini mulai muncul ketika daerah itu ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Spanyol pada tahun 1975. Maroko sebagai pemilik awal wilayah tersebut selama berabad-abad sebelum dijajah Spanyol harus berhadapan dengan separatis Front Polisario yang pro-kemerdekaan di Sahara Barat.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterlibatan negara tetangganya, antara lain Aljazair di sebelah timur dan Mauritania di bagian selatan, yang memberikan dukungan kepada para pejuang separatis Polisario. Aljazair bahkan memberikan tempat di wilayahnya bagi sejumlah pejuang Polisario untuk mendirikan kamp pengungsian dan mendapatkan dukungan dana dari beberapa badan internasional. (TIM/Red)
_Sumber: Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA)_