Turut mendampingi Bupati Luwu dalam rakor tersebut Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu, AKBP Arisandi, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Andi Usama Harun, S.H., M.H. dan Inspektur Kab. Luwu, Achmad Awwabin, S.STP.
Dalam rakor tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Jaksa Agung RI, Burhanuddin, dan Kabareskrim Polri, Agus ardianto mewakili Kapolri di Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya Tito mengungkapkan bahwa dana APBN dan APBD yang menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan menghadapi Resesi Global, diharapkan mampu digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Agar penggunaannya efektif dan efisien, Kepala Daerah bersama DPRD masing-masing harus betul-betul menjaga agar tidak bocor. Selain itu, harus digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ungkap Tito. (**)