Informasi-Terkini.id Makassar,-- Pelantikan pejabat struktural pdam kota makassar kembali menjadi buah bibir masyarakat makassar dan juga internal perusahaan plat merah tersebut,pelantikan yang dilaksanakan pada rabu (15/09/2021).
Pelantikan pejabat tersebut banyak mendapatkan sorotan negatif di mata beberapa penggiat anti korupsi disebabkan ada aroma dugaan NEPOTISME yang kemudian akan semakin memperburuk pelayanan pdam kota makassar hari ini.
Karena penempatan posisi penting dalam tubuh struktur pdam kota makassar disinyalir tidak mengindahkan aspek kompetensi, penilaian prestasi dan pola karier sehingga di duga kuat pemberian posisi strategis tersebut hanya pada wilayah kedekatan personal pegawai dengan pimpinan tertinggi atau lebih tepatnya disebut"Like and dislike".
Dari beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa ini sarat dugaan terkait pelantikan posisi struktur pdam kota makassar dipenuhi oleh orang terdekat bahkan keluarga dekat pimpinan utama pdam kota makassar.
Sehingga dikhawatirkan tidak merujuk pada kompetensi keilmuan dan penilaian kerja yang dapat merusak pelayanan pdam kedepan sehingga janji-janji dirut utama pdam kota makassar pada saat akan dilantik untuk memberikan pelayanan maksimal menjadi angan-angan dalam hiasan mimpi belaka.
Diketahui sebelumnya bahwa pdam kota makassar pernah mendapatkan rapor merah dari walikota makassar pada saat perayaan ulang tahun perusahaan plat merah tersebut disebabkan tidak adanya deviden masuk dalam kas pemerintah daerah ditambah lagi defisit anggaran keuangan dalam perusahaan tersebut.
Akibat adanya penerimaan karyawan yang berlebihan diluar dari kebutuhan perusahaan serta belanja pembangunan yang tidak masuk dalam skala prioritas utama sehingga pemilik perusahaan plat merah tersebut berjanji akan melakukan audit internal untuk mengusut indikasi pelanggaran tersebut.
Aktifis anti korupsi angkat bicara terkait kasus pdam saat ditemui di tempat terpisah Akbar Busthami SH berkomentar terkait kisruh beruntun yang melanda pdam kota makassar.
Menurut Akbar Bhustami SH yang juga Ketua Umum Jaringan Aktifis Sulawesi bahwa kuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan juga dugaan korupsi di tubuh pdam kota makassar ini dapat kita lihat dari pelantikan beberapa pejabat struktural ditubuh pdam kota makassar yang tidak memenuhi beberapa aspek penilaian.
"Salah satu penilaian prestasi kerja dan masa pengabdian, salah satu contoh ada oknum yang kemudian ditempatkan diposisi strategis tapi tidak menguasai disiplin ilmu dibidang tertentu sehingga berpotensi merusak pelayanan kerja pdam kota makassar,"Kata Akbar.
Lanjut Akbar "Apalagi saat ini rakyat sudah sangat menjerit dengan pelayanan air bersih dan kenaikan harga kubikasi air bahkan sudah menjadi rahasia umum aliran air pdam yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat makassar sering tersendat atau tidak mengalir,"Jelasnya.
Akbar juga menjelaskan bahwa tugas utama pihak PDAM adalah memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam hal ini warga kota makassar.
"Inilah sebenarnya tugas utama mereka untuk memuaskan hak warga makassar
namun ada dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di pdam kota makassar terkait pembangunan ruang terbuka hijau milik perumda pdam kota makassar yang menelan anggaran 6 Milyar lebih mulai dari dugaan pemenang tender perusahaan yang kapasitas perusahaan pemenang pernah tersangkut kasus korupsi beberapa waktu lalu,"Tegas Akbar.
Ia pun mengaku bahwa sesuai penelusuran timnya dilapangan bahwa pembangunan tersebut disinyalir dikerjakan asal-asalan.
"Penelusuran kami dilapangan berdasarkan bukti yang kami miliki bahwa pembangunan tersebut terkesan asal-asalan dan telah melewati batas waktu pengerjaan serta dilapangan ada sesuatu yang menurut kami mencurigakan disebabkan salah satu mantan oknum pejabat pdam dan juga salah satu pendaftar seleksi direksi pdam beberapa waktu lalu diduga terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut dikuatkan dari keaktifan dalam pengawasan dan penggunaan anggaran proyek tersebut,"Tambahnya.
Pihaknya pun memperkuat dugaan korupsi dengan anggaran kurang lebih 6 milyar yang menurutnya sangat berlebihan.
"Dugaan korupsi pun diperkuat dengan anggaran 6 Milyar lebih yang menurut kami sangat berlebihan hanya untuk membangun sebuah ruangan terbuka yang dihiasi dengan tanah lapang serta beberapa bangunan semi permanen (indoor) ini yang menjadi atensi lembaga kami nantinya untuk melaporkan dugaan tersebut ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),"Tutupnya.
Salah seorang pegawai yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan bahwa "Kondisi rutinitas dalam perusahaan pdam saat ini kurang sehat diakibatkan tidak adanya penghargaan kepada para pegawai yang lebih senior dan penempatan posisi tidak sesuai dengan penilaian prestasi dan pola karier,"Sambungnya.
Sampai berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, namun tim redaksi media ini masih berupaya dan menunggu konfirmasi dari pihak terkait.
Penulis : Fajrin